ARCOM NEWS - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, meninjau bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 Kota Jambi di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja), Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan bahwa bangunan sekolah yang belum difungsikan tersebut sempat menjadi sasaran pencurian. Kedua sekolah tersebut direncanakan akan digabung (merger) dalam operasionalnya.
Dalam kunjungan itu, rombongan turut didampingi Asisten Bidang Intelijen Kejati Jambi, Husainu, serta camat dan lurah setempat. Mereka menemukan sejumlah bagian bangunan yang menunjukkan bekas pencurian, meskipun sebagian fasilitas yang hilang telah diganti.
Kemas Faried menegaskan bahwa penggantian barang yang hilang bukanlah solusi utama apabila aspek pengamanan belum dibenahi secara menyeluruh.
“Beberapa bulan lalu telah terjadi pencurian dan memang sudah diganti, namun itu bukan solusi utama,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset daerah tersebut, terutama karena bangunan sekolah belum sepenuhnya diserahterimakan.
“Kami minta pemerintah kota segera menempatkan pengamanan, baik dari kelurahan, kecamatan, maupun Satpol PP, agar aset yang belum diserahterimakan ini dapat terjaga,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan pemanfaatan bangunan sekolah agar dapat segera digunakan oleh siswa.
“Segera bentuk tim teknis terpadu agar sekolah ini bisa difungsikan, karena para siswa sangat membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak,” tambahnya.
Kemas Faried turut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulangi kelalaian dalam pengelolaan aset, sebagaimana kasus sebelumnya pada aset daerah di Bank 9 Jambi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menjelaskan bahwa proses serah terima bangunan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Jambi sebenarnya telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, insiden pencurian menyebabkan proses lanjutan, termasuk rencana merger kedua sekolah, mengalami keterlambatan.
“Serah terima dari pihak ketiga sebenarnya sudah dilakukan, tetapi karena adanya pencurian, proses selanjutnya menjadi tertunda,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengamanan fasilitas pendidikan tersebut, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
“Ini merupakan aset yang dibangun dari dana APBD dengan nilai yang tidak sedikit, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan sekolah tersebut didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13 miliar, serta tambahan sekitar Rp2 miliar dari APBD 2025, sehingga total investasi mencapai Rp15 miliar.
DPRD Kota Jambi berharap fasilitas pendidikan tersebut segera difungsikan secara optimal dan tidak kembali menjadi sasaran tindak kriminal. (RED/UCOK PWI)
Komentar0