ARCOM NEWS, Kota Jambi – Kondisi abrasi di bantaran Sungai Batanghari, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, semakin mengkhawatirkan. Abrasi yang terus menggerus tepian sungai kini mengancam sejumlah fasilitas vital pemerintah hingga permukiman warga.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., yang turun langsung meninjau lokasi. Dalam peninjauan tersebut, Kemas didampingi Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Ferdianto, Anggota DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori, S.E., Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq, serta jajaran teknis terkait.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi abrasi sekaligus mendorong pembangunan turap atau pengaman tebing melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemas Faried mengatakan, kehadiran Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto di lokasi menjadi momentum penting agar persoalan abrasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur. Bapak Edi Purwanto hadir langsung bersama kita melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selama ini masyarakat hanya menyampaikan keluhan melalui usulan dan laporan, tetapi hari ini beliau menyaksikan sendiri bagaimana abrasi terus menggerus bantaran Sungai Batanghari,” ujar Kemas.
Menurutnya, persoalan abrasi di kawasan tersebut tidak lagi sebatas persoalan lingkungan, tetapi telah menyentuh aspek keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik.
“Yang kita perjuangkan hari ini bukan sekadar pembangunan turap. Yang kita perjuangkan adalah keselamatan masyarakat Kota Jambi. Di kawasan ini ada Pos Damkar, instalasi PDAM, kantor pemerintahan, akses jalan, hingga rumah-rumah warga yang setiap hari berada dalam ancaman longsor. Negara harus hadir sebelum bencana benar-benar terjadi,” tegasnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, sedikitnya empat kawasan membutuhkan perhatian dan penanganan, yakni Bosek, Danau Teluk, Kemingking Dalam, dan Pasir Panjang.
Kawasan tersebut dinilai membutuhkan pembangunan pengaman tebing untuk mencegah abrasi semakin meluas serta mengurangi risiko terhadap fasilitas publik dan permukiman warga.
Sebagai Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried menegaskan pihaknya bersama jajaran DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar pembangunan turap dapat masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.
“Kami di DPRD Kota Jambi tidak ingin hanya menerima aspirasi di ruang rapat. Aspirasi masyarakat harus kita jemput, kita kawal, dan kita perjuangkan sampai ke Jakarta. Karena itu kami berharap pembangunan turap ini dapat menjadi prioritas APBN sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam rasa waswas setiap kali debit Sungai Batanghari meningkat,” katanya.
Menurut Kemas, kawasan Pasir Panjang dan Danau Teluk merupakan bagian penting dari wilayah Kota Jambi yang berada di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Karena itu, pembangunan pengaman tebing tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fasilitas pemerintah, tetapi juga keselamatan warga yang bermukim di kawasan tepian sungai.
“Kami ingin masyarakat merasa aman tinggal di rumahnya. Kami ingin fasilitas pemerintah tetap berfungsi melayani masyarakat. Dan kami ingin anak cucu kita nanti masih dapat menikmati tepian Sungai Batanghari yang aman dan tertata. Insyaallah, perjuangan ini akan terus kami kawal sampai benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat terkait pembangunan pengaman tebing tersebut agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami berharap perjuangan ini mendapat dukungan penuh sehingga pembangunan pengaman tebing dapat segera direalisasikan. Kawasan ini bukan hanya melindungi fasilitas pemerintah, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Batanghari,” ujarnya.
Abrasi yang tidak segera ditangani secara permanen berpotensi menimbulkan dampak lebih besar terhadap aset pemerintah maupun permukiman warga. Karena itu, koordinasi antara DPRD Kota Jambi, DPR RI, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendorong penanganan kawasan tersebut.
Peninjauan langsung ke lokasi juga menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan persoalan di lapangan dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganannya.
Bagi masyarakat di kawasan bantaran Sungai Batanghari, pembangunan pengaman tebing diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat segera diwujudkan sebagai langkah perlindungan terhadap keselamatan warga dan fasilitas publik.
(RED/UCOK PWI)
Komentar0