ARCOM NEWS, Jambi - Wali Kota Jambi, Maulana, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota pada Kamis pagi (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi awal dari proses audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025. Pertemuan tersebut melibatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam arahannya, Wali Kota Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif serta menyediakan data yang akurat kepada tim pemeriksa.
Maulana menyampaikan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan sektor aset, khususnya terkait pencatatan aset lama yang masih menjadi perhatian. Untuk itu, Pemkot Jambi akan segera melaksanakan sensus aset secara menyeluruh guna meningkatkan validitas data.
Selain itu, ia turut menyoroti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Menurutnya, Kota Jambi masih menghadapi tantangan tingginya belanja pegawai yang berada di atas 50 persen, jauh dari target ideal nasional sebesar 30 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai ibu kota provinsi, belanja pegawai tetap memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga langkah ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja bukan menjadi pilihan.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Jambi akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi belanja pegawai terhadap total anggaran dapat lebih seimbang.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Rosihan Enggrie Widyarsa, menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang stabil di kisaran 5 persen, serta mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan agenda kegiatan yang lebih beragam.
Menurut Rosihan, selain kegiatan kuliner dan pameran, Pemkot Jambi dapat mempertimbangkan pengembangan sport tourism atau agenda olahraga tahunan yang mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan oleh Direktur Jenderal PKN V BPK RI, Widhi Widayat, kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu pada Maret lalu. Ia menilai ketepatan waktu tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mandiri.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maulana turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. (RED/UCOK PWI)
Komentar0