Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat membuka Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (12/6/2026).
Di hadapan kepala sekolah, pengawas pendidikan dan sejumlah pemangku kepentingan, Maulana menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pihak menjaga integritas dan tidak melakukan intervensi yang dapat merugikan calon peserta didik.
“SPMB harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada pungutan liar, tidak boleh ada permainan, dan tidak boleh ada perlakuan khusus yang merugikan hak peserta didik lainnya,” tegas Maulana.
Menurutnya, penerimaan murid baru bukan hanya persoalan administratif tahunan, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan, Pemerintah Kota Jambi melibatkan sejumlah lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dalam pengawalan SPMB 2026. Pihak yang dilibatkan antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi.
Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru di Kota Jambi.
“Ini menyangkut hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Semua pihak harus mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada praktik yang menyimpang,” ujar Maulana.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan sosialisasi tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Jambi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Komisi Informasi Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, organisasi pendidikan, organisasi masyarakat hingga insan pers.
Pakta Integritas tersebut menjadi kesepakatan bersama untuk menjaga pelaksanaan SPMB agar berlangsung bersih, jujur, transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono menjelaskan, sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memahami ketentuan serta petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurutnya, pemahaman yang sama di seluruh satuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu,” kata Sugiyono.
Sugiyono menjelaskan, terdapat empat jalur penerimaan dalam SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Jalur pertama adalah domisili, yang mempertimbangkan data kependudukan resmi calon peserta didik. Berikutnya jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas.
Selanjutnya terdapat jalur prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki pencapaian akademik maupun nonakademik. Adapun jalur mutasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas.
Dengan pengawasan lintas lembaga dan penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung secara terbuka, adil dan akuntabel.
Pemerintah juga menargetkan seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan proses penerimaan murid baru berjalan tanpa praktik pungutan liar, intervensi maupun kepentingan tertentu. (UCOK PWI)
Komentar0