ARCOM NEWS, Kota Jambi – DPRD Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (24/8/2026), yang dipi
mpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E.
Rapat turut dihadiri Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Jambi, instansi vertikal serta pihak terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026.
Bagi Kemas Faried, kesepakatan tersebut bukan sekadar tahapan dalam proses penganggaran. KUA-PPAS menjadi pijakan untuk menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Kemas menilai, selain menjaga kualitas belanja daerah, Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat sumber-sumber pendapatan, salah satunya melalui optimalisasi aset daerah.
“Ke depan, Pemerintah Kota Jambi harus lebih inovatif dan kreatif, khususnya dalam menjemput program-program pemerintah pusat. Dengan begitu, aset yang tidak produktif dapat dioptimalkan sekaligus menjadi daya tarik agar semakin banyak program APBN masuk ke Kota Jambi,” ujar Kemas.
Sebelumnya, Kemas bersama Banggar DPRD Kota Jambi, pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah OPD telah meninjau beberapa aset milik Pemerintah Kota Jambi pada Selasa (28/7/2026).
Peninjauan dilakukan di Jelutung Sport Hall, kawasan Pasar Mayang-Malioboro dan Istana Anak-Anak, serta aset Pemkot di kawasan Pasir Putih dekat Bandara Sultan Thaha.
Dari peninjauan tersebut, DPRD melihat masih terdapat aset yang pemanfaatannya belum maksimal. Persoalan legalitas, status dan pemanfaatan aset juga menjadi bagian yang perlu ditangani.
Untuk itu, Kemas mengungkapkan DPRD Kota Jambi berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset pada Oktober 2026.
“Di bulan Oktober kami akan membentuk Pansus Aset. Ini yang menjadi tanda tanya masyarakat selama ini. Berapa banyak aset di Kota Jambi dan berapa banyak juga aset yang bisa mendatangkan value, nilai bagi APBD atau PAD Kota Jambi. Sehingga aset-aset yang tadinya bisa dibilang tidak produktif ataupun lahan tidur itu bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Menurut Kemas, aset daerah tidak seharusnya hanya menjadi daftar inventaris. Aset perlu memiliki kepastian hukum, dimanfaatkan secara optimal dan, apabila memungkinkan, memberikan nilai tambah bagi daerah.
Optimalisasi aset juga dinilai dapat membuka peluang Kota Jambi mendapatkan program pembangunan dari pemerintah pusat.
Kemas mencontohkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina 6 Kota Jambi di kawasan Alam Barajo yang mendapat dukungan melalui APBN. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan aset pemerintah daerah.
“Aset itulah dengan nilai yang satu koma sembilan tadi kita sudah punya TK Pembina keenam yang targetnya memang satu kecamatan satu,” katanya.
Karena itu, Kemas mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk lebih aktif menjemput program pemerintah pusat dengan menyiapkan aset yang memiliki legalitas dan perencanaan yang jelas.
“Harapan saya seperti itulah, pemerintah lebih inovatif, lebih kreatif, khususnya Pak Wali dan Pak Wawako untuk menjemput bola. Aset kita yang tidak produktif kita optimalkan sehingga bisa menjadi daya tarik APBN masuk ke Kota Jambi,” ujarnya.
Dalam laporan Banggar DPRD Kota Jambi, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,631 triliun. PAD direncanakan sebesar Rp720,56 miliar, meningkat sekitar Rp8,90 miliar atau 1,25 persen dibandingkan APBD 2026.
Sementara belanja daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,671 triliun. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp50 miliar yang bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Untuk Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,797 triliun, meningkat sekitar Rp23,42 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,975 triliun, meningkat sekitar Rp166,46 miliar atau 9,20 persen dari APBD murni.
Kemas menegaskan, seluruh proses penganggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki.
“Kita punya aset. Tinggal bagaimana aset itu dikelola dengan baik, diselamatkan legalitasnya, kemudian diberikan nilai tambah. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi kekuatan daerah justru menjadi beban,” pungkas Kemas.
(RED/UCOK PWI)
Komentar0